BISNIS MODERN ERA 5.0: ETIKA DALAM BERBISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

 

Oleh Muhammad Naufal Rozaq (235211180)Manajemen Bisnis Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Etika dan Etika dalam islam

 Etika, sebuah kata yang sering kita dengar dalam keseharian kita, tapi mendengar kata tersebut apakah pernah kalian bertanya-tanya tentang etika itu apa? Etika menurut (Bertens, 2002) memiliki tiga pengertian, yang pertama etika diartikan sebagai sistem nilai dan berfungsi dalam kehidupan seorang manusia maupun secara sosial, kedua etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, ketiga etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk, dan menjadi ilmu ketika keyakinan-keyakinan etis/asas-asas dan nilai yang dianggap baik atau buruk sudah ada atau diterima oleh masyarakat, dalam pengertian ketiga ini sering juga diartikan sebagai filsafat moral.

 Dalam Islam, etika atau yang sering disebut sebagai akhlak, adalah panduan moral yang mendalam dan terstruktur, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits(Hardiono, 2020). Prinsip-prinsip utama dalam etika Islam adalah iman kepada Allah sebagai landasan moral, keadilan sebagai asas interaksi sosial, tanggung jawab individu atas amalnya, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Etika Islam bersifat universal, menyeluruh, dan mutlak karena bersumber dari wahyu ilahi. Keunikan etika Islam terletak pada sumbernya yang absolut, yaitu Al-Quran dan Hadits yang membuatnya berbeda dari pendekatan moral lainnya yang sering kali hanya berbasis pada adat atau rasionalitas. Dalam Islam, etika tidak hanya membedakan antara benar dan salah, tetapi juga memberikan pedoman praktis untuk setiap aspek kehidupan(Taufik, 2020).

Etika Islam Terhadap Bisnis

Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang memberikan kita keuntungan secara materil baik secara jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, tetapi seperti yang diketahui jika berbisnis tanpa etika akan menyebabkan kerugian bagi banyak orang termasuk kita sebagai pebisnis terutama jika kita seorang muslim maka sangat dianjurkan atau bahkan wajib bagi kita untuk mempelajari etika dalam berbisnis sesuai syariat islam, bersumber dari Al-Quran dan Hadits dapat kita pelajari tentang prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti kejujuran, amanah, adil, dan tanggungjawab. Etika bisnis islam dianjurkan didalami terutama dalam kegiatan jual beli yang sangat riskan terjadi penipuan terhadap harga ataupun jumlah barang, ataupun kegiatan bisnis lainnya, dalam hal ini diperlukan pengenalan akad-akad dalam berbisnis atau tijarah sebagai bagian mempelajari etika bisnis islam, akad-akad dalam tijarah antara lain:

1. Akad Jual Beli (Bai')

Akad jual beli adalah transaksi di mana satu pihak menjual barang atau jasa kepada pihak lain dengan harga yang disepakati. Dalam bisnis syariah, terdapat beberapa jenis jual beli yang sering diterapkan:

• Bai' Murabahah: Jual beli di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pembeli mengetahui harga pokok barang yang dibeli. Sebagai contoh, jika bank syariah membeli sebuah barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin tertentu, transaksi ini dianggap sah jika tidak ada unsur penipuan atau riba.

• Bai' Salam: Jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, biasanya dalam bentuk barang pertanian atau komoditas lainnya.

• Bai' Istishna': Jual beli pesanan, di mana pembeli memesan barang yang akan dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasinya. Pembayaran bisa dilakukan di muka atau bertahap.

2. Akad Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad penyewaan, di mana pemilik aset (mu'jir) menyewakan barang atau jasa kepada penyewa (musta'jir) dengan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, akad ijarah dapat dibagi menjadi dua kategori:

• Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT): Merupakan kontrak sewa dengan opsi transfer kepemilikan di akhir masa sewa. Contohnya adalah leasing syariah, di mana penyewa dapat membeli barang yang disewanya setelah masa sewa berakhir.

• Ijarah Sederhana: Sewa barang atau jasa tanpa ada opsi transfer kepemilikan, seperti dalam penyewaan properti atau kendaraan.

3. Akad Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

• Mudharabah: Akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

• Musyarakah: Akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan bagian modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Ini merupakan bentuk kerjasama penuh antara para pihak.

4. Akad Wakalah

Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas nama pemberi kuasa. Dalam bisnis syariah, ini sering digunakan dalam transaksi perwakilan atau pengelolaan dana, seperti dalam pengelolaan investasi atau bahkan dalam pengurusan administrasi oleh pihak ketiga yang dipercaya.

5. Akad Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan di mana pihak ketiga menjamin kewajiban pembayaran utang atau kewajiban lain dari pihak yang berutang atau pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Akad ini sering digunakan dalam perjanjian utang-piutang atau jaminan dalam transaksi bisnis.

6. Akad Qardh Hasan

Akad qardh hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan tujuan sosial, yang biasanya digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan atau untuk mendukung kegiatan amal. Dalam bisnis syariah, akad ini bisa digunakan dalam konteks bantuan atau modal kerja tanpa keuntungan bagi pemberi pinjaman.

7. Akad Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang di mana pihak yang berutang mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain yang lebih mampu untuk membayar. Ini adalah bentuk perjanjian untuk memindahkan beban kewajiban finansial dari satu pihak kepada pihak lain.

ETIKA BISNIS ISLAM DI ERA MODERN 5.0

Di era dimana teknologi sudah banyak berkembang dan masyarakat yang melek teknologi semakin banyak, tidak dapat dipungkiri lagi jika sudah umum penggunaan teknologi dalam hal bisnis. Kecanggihan aplikasi yang memudahkan kita berbisnis secara online merupakan salah satu dampak berkembangnya teknologi di era ini, terutama semakin berkembangnya Artificial Intelligence(A.I) menjadi tidak mustahil jika usaha atau bisnis yang kita jalankan dikelola oleh A.I, tetapi dengan banyaknya variasi bisnis yang menggunakan teknologi ini apakah etika berbisnis tetap berlaku dan berjalan semestinya? Terutama dalam islam dimana kewajiban kita dalam berbisnis adalah saling menguntungkan tanpa ada yang dirugikan? Seperti yang kita tahu dalam era modern dengan banyaknya bisnis yang menggunakan teknologi, etika dalam bisnis tetap berlaku, terutama jika menggunakan prinsip syariah dan hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang etika bisnis Islam di era modern bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi, MUI memberikan arah yang jelas untuk memastikan bisnis yang dilakukan tetap mematuhi ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang beberapa poin utama yang tercakup dalam fatwa MUI terkait etika bisnis Islam di era modern:

1. Kejujuran dan Transparansi (Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2001)

Dalam Islam, kejujuran (shidq) adalah nilai yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, dalam bisnis, baik itu transaksi fisik maupun digital, kejujuran harus selalu dijaga. Fatwa MUI mengingatkan agar tidak ada praktik penipuan, seperti menyembunyikan informasi produk, menaikkan harga secara tidak wajar, atau membuat klaim palsu. Di era modern, di mana informasi mudah diakses, transparansi menjadi lebih penting. Bisnis harus memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan mereka agar konsumen bisa membuat keputusan yang baik. Misalnya, dalam e-commerce, toko online harus menyampaikan dengan jelas harga, kualitas, dan kebijakan pengembalian barang.

2. Menghindari Riba dan Praktik Tidak Adil (Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2001)

Riba (bunga) dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak lain dan tidak adil. Dalam dunia bisnis modern, banyak transaksi keuangan melibatkan bunga, terutama dalam pinjaman dan kredit. Fatwa MUI menyarankan agar dalam bisnis syariah, transaksi finansial dilakukan tanpa adanya bunga. Selain itu, praktik yang tidak adil seperti spekulasi (gharar) dan penipuan harus dihindari. Misalnya, dalam perbankan syariah, produk seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan) dan mudharabah (bagi hasil) digunakan sebagai alternatif yang adil dibandingkan dengan pinjaman berbunga.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan (Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2009)

Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Fatwa MUI menekankan bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Selain itu, bisnis harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya dengan mengurangi limbah atau melakukan kegiatan yang mendukung keberlanjutan alam. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan bisnis modern yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti bisnis yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

4. Etika dalam Penggunaan Teknologi (Fatwa MUI Nomor 16 Tahun 2013)

Dengan berkembangnya teknologi, terutama dalam bidang finansial teknologi (fintech), MUI mendorong agar teknologi digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam aplikasi fintech, penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba, spekulasi, atau penipuan. Teknologi seperti blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, yang sangat penting dalam bisnis digital.

5. Keadilan dalam Pembagian Keuntungan (Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2001)

Dalam bisnis syariah, pembagian keuntungan dan risiko harus adil. Fatwa MUI menekankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis mendapatkan hak mereka sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Misalnya, dalam akad mudharabah (bagi hasil), keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kerugian, di sisi lain, ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam bisnis, yang juga berlaku di era modern.

6. Larangan terhadap Monopoli dan Eksploitasi (Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2009)

Islam juga melarang praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pasar. Fatwa MUI menegaskan bahwa bisnis harus dijalankan dalam kondisi kompetitif yang sehat, dengan menghindari segala bentuk eksploitasi atau pengaturan harga yang tidak wajar. Ini penting untuk memastikan bahwa pasar tetap adil dan transparan, dan konsumen tidak dirugikan.

Implementasi Fatwa MUI di Era Digital

Fatwa MUI juga mengingatkan pelaku bisnis di era digital untuk menjalankan bisnis mereka dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk bisnis berbasis aplikasi, seperti e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan cara yang mematuhi hukum Islam, menghindari praktik yang merugikan, dan selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, fatwa MUI tentang etika bisnis Islam di era modern menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, sambil memanfaatkan teknologi untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi. Bisnis yang sesuai dengan syariah akan menghasilkan keuntungan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan umat secara keseluruhan.

Kesimpulan

 Zaman semakin maju dan teknologi semakin berkembang, begitupun dalam berbisnis atau berdagang perlu menyesuaikan pada keadaan di zaman sekarang yang sudah masuk pada era digital, Dimana berbisnis bisa dilakukan secara online dan kita sebagai umat muslim sangat perlu untuk belajar beerbisnis di era digital saat ini serta untuk mendukung hal tersebut baiknya kita belajar tentang etika-etika islam dalam berbisnis seperti jujur, adil, bertanggungjawab pada setiap perbuatan yang kita lakukan, tidak menipu apalagi mengenakkan riba pada barang dagangan kita, bijak dalam menggunakan teknologi, dan mengindari monopoli perdagangan. Dengan adanya prinsip-prinsip etika tersebut dapat memudahkan kita untuk melakukan bisnis dengan adil dan bijak serta menghindari hal-hal yang diharamkan oleh agama.